Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno mengatakan Kebijakan alokasi ruang kelola untuk masyarakat seluas 12,7 juta hektar atau 10% dari luas hutan Negara yang di sekitarnya terdapat >9.800 desa saat ini, adalah
satu-satunya kebijakan pertama sejak 74 tahun Indonesia Merdeka.
Hal tersebut dikatakan Wiratno yang juga alumni Fakultas Kehutanan UGM dalam pidatonya pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke – 54 di Jogakarta pada 16 November 2017.
Wiratno mengatakan saat ini pendulum politik ruang kawasan hutan kita telah mulai mengarah kepada masyarakat pinggir hutan, “Baru di pemerintahan Pak Joko Widodo inilah – kalau boleh saya sebutkan beliau sebagai seorang rimbawan alumni Kampus ini tahun 1980, ruang kelola untuk masyarakat ditetapkan dengan cukup luas, yang perlu dikawal, dan juga dilindungi,” kata Wiratno.
Politik keberpihakan yang disebut sebagai “soft agrarian reform” ini, menurut Wiratno perlu didukung oleh para rimbawan dari Fakultas Kehutanan UGM.
Pidato lengkap Wiratno pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-54 dapat Anda download disini.
