Minggu, 20 Oktober 2019. Bertempat di gedung MPR/DPR RI, saat yang dinantikan berjuta rakyat Indonesia akhirnya terlaksana. Upacara sakral penuh khidmad pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang ditandai pengambilan sumpah jabatan atas pasangan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin menandai secara resmi dimulainya pemerintahan sang rimbawan. Kepemimpinan di periode kedua pemerintahan masa bakti 2019 – 2024.
Pun kasak kusuk selama berbulan – bulan hari ini berakhir sudah. Pengumuman para menteri anggota Kabinet Jilid II Jokowi telah memberikan gambaran, itulah hasil terbaik yang dicapai sang presiden. Semua lengkap terangkum, mulai dari para professional, politisi, kader partai politik, kaum milenial, hingga mantan rival di kontestasi pilpres yang lalu. Semua masuk dalam gerbong Kabinet Indonesia Maju. Sebuah realitas yang kian menegaskan betapa solidnya dukungan para pihak atas kepemimpinan periode kedua sang Presiden RI.
Bagaimana visi dan misi Presiden ? Apa yang mejadi prioritas program pembangunan Jokowi. Semua pertanyaan itu terjawab tuntas. Seluruhnya telah termaktub dengan jelas dalam pidato yang mencerminkan visi dan mimpi Jokowi lima tahun ke depan. Yang tak kalah penting tentu saja makna –termasuk yang tersirat dan bersifat simbolik- yang perlu dipahami oleh khalayak sekaligus menjadi acuan para pembantunya. Dengan harapan agar semua pihak bisa turut mengawal arah kebijakan dan program pembangunan lima tahun ke depan. Tujuannya agar tidak ada harapan palsu, apalagi janji yang meleset dari yang telah diucapkan sang presiden.
PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KE DEPAN
Seperti biasa, Presiden bersahaja itu menyampaikan pidato sederhana. Kalimatnya pendek namun lugas. Substansinya mudah dicerna. Bahkan oleh kalangan rakyat jelata sekalipun. Targetnya fokus, konkrit dan menukik. Langsung ke pokok sasaran. Tidak banyak dihiasi simbol-simbol metafora. Apalagi kalimat bernuansa bunga rampai penuh retorika. Sungguh sangat singkat untuk ukuran pidato politik seorang Presiden. Pidato yang dinanti seluruh rakyat. Termasuk didengarkan kalangan warga dunia.
Dibalik kesederhanaan pidato terungkap mimpi dan gagasan besar. Semua bermuara pada harapan tercapainya visi satu abad Indonesia di tahun 2045. Mimpi akan masuknya Indonesia sebagai negara kelompok G-5 dengan PDB US$ 7 trilyun. Target tercapainya pendapatan per kapita Rp 27 juta/ bulan. Konsekuensi pencapaian tersebut adalah harapan akan hilangnya kemiskinan dari bumi nusantara.
Bagaimana mewujudkan mimpi Indonesia 2045 ? Dalam konteks ini, Presiden telah menyiapkan lima konsep yang akan menjadi strategi sekaligus pondasi pembangunan mewujudkan konsep TRISAKTI dalam lima tahun ke depan.
Prioritas pertama, pembangunan Indonesia akan berbasis SDM unggul. Konsekuensinya, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Terdapat dua perspektif dalam konteks ini. Yang pertama adalah aspek mentalitas. Presiden Jokowi harus mengedepankan penguatan aspek mentalitas SDM nasional melalui pengembangan aspek manusia (human factor) yang memiliki sikap dan etos kerja disiplin, pekerja keras dan dinamis terhadap perubahan. Lebih jauh, pengembangan mentalitas juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor mentalitas ini di kalangan antropolog popular dengan sebutan faktor psiko kultural (Budiman, 1989 Dalam Marzali, 2005)
Yang kedua, penguatan sosio kultural SDM Indonesia dimana pengembangan SDM unggul benar – benar mewujud sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Implementasi pengembangan sosio kultural SDM Indonesia unggul harus tercermin pada pengembangan SDM yang tidak hanya bersifat Jawa sentris saja. Namun juga mewujud pada masyarakat luar Jawa. Bukan hanya masyarakat modern, namun juga seluruh suku dan etnik –termasuk masyarakat adat- yang tercatat sebagai bagian dari masyarakat NKRI. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang posisinya lebih unggul dan maju sementara kelompok masyarakat lain masih primitif, tradisional atau bahkan terbelakang.
Aspek psiko kultural dan sosio kultural akan menjadi landasan penguatan mentalitas dan karakter NKRI sekaligus mewujudkan integrasi sosial NKRI sebagai pengejawantahan TRISAKTI yang ketiga. Tak lain adalah terwujudnya kepribadian masyarakat Indonesia yang berkebudayaan.
Pada tahapan berikutnya sejalan dengan pengembangan SDM unggul, Presiden telah memutuskan untuk merubah konsep pembangunan berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif. Pembangunan yang bersifat ekstraktif karena keberlimpahan SDA sebagai pendekatan pembangunan nasional di masa lalu sudah pasti akan ditinggalkan. Kini, Presiden melakukan pergeseran menuju keunggulan kompetitif untuk memenangi persaingan global. Syarat mutlak untuk mewujudkan konsep tersebut adalah kesiapan SDM unggul.
Pada akhirnya, kondisional di atas akan mewujudkan prioritas pembangunan kelima. Yaitu memudahkan Indonesia melakukan transformasi ekonomi. Transformasi dari ekonomi yang bergantung pada SDA menjadi ekonomi berdaya saing manufaktur dan jasa modern dengan nilai tambah yang tinggi. Tentu saja bagi kemakmuran demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih jauh, untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 jelas diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang bukan hanya memadai namun juga lengkap. Baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, Presiden Jokowi menetapkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Bagaimanapun, infrastruktur adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat maju dan modern. Selain akan semakin meningkatkan kualitas kehidupan seluruh rakyat Indonesia juga akan meningkatkan daya saing bangsa di kancah persaingan global. Ya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas kedua.
Infrastruktur yang baik akan mendukung trend migrasi global. Salah satunya untuk mempermudah akses warga dunia ke kawasan wisata Indonesia. Infrastruktur juga akan mengundang investasi yang akan mendongkrak lapangan kerja baru. Lebih dari itu, infrastruktur yang baik juga akan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Dalam konteks ini, Presiden menyadari pentingnya infrastruktur bagi peningkatan kinerja ekonomi. Rendahnya daya saing Indonesia salah satunya karena rendah dan terbatasnya infrastruktur. Mulai dari ketersediaan sarana transportasi, energi, pelabuhan, dan sebagainya.
Untuk mewujudkan berbagai target di atas, mutlak diperlukan ekosistem politik yang penuh kepastian dan ekosistem ekonomi yang kondusif. Hal ini menjadi prioritas pembangunan ketiga. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi akan menyederhanakan regulasi. Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, dipotong, dan dipangkas. Rumitnya regulasi telah menjadi penghambat investasi, disamping melemahkan daya saing. Untuk mewujudkan komitmen di atas, Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Keduanya adalah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari konsep TRISAKTI yang pertama. Tak lain mewujudkan kedaulatan politik. Sekaligus mencerminkan kehadiran negara bagi seluruh warga negara.
Terdapat dua perspektif atas rencana penerbitan dua undang-undang di atas. Pertama, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan peningkatan investasi bagi penciptaan lapangan kerja. Fokus usaha ini adalah untuk memperbesar kue ekonomi. Hal ini lebih ditujukan pada investasi pemilik modal. Selain itu, pada saat bersamaan akan dilakukan peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Target upaya ini adalah mewujudkan pemerataan pembagian kue ekonomi kepada para pengusaha kecil dan menengah. Harapannya, terdapat keseimbangan sekaligus keadilan pelaku ekonomi dan distribusinya. Lebih dari itu, keberadaan dan peran UMKM yang kuat dan mandiri di masa yang akan datang akan lebih mendominasi perekonomian nasional. Hal ini merupakan pengejawantahan konsep TRISAKTI yang kedua. Kemandirian ekonomi.
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI FAKTOR PENENTU
Reformasi birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Tanpa keberhasilan reformasi birokrasi, maka upaya untuk menciptakan ekosistem politik yang penuh kepastian dan ekosistem ekonomi yang kondusif hanyalah akan sia – sia. Mengapa ? Karena sebagian besar eksekusi kebijakan dan program pembangunan berada di tangan birokrasi. Bukan sang Menteri.
Tidak mengherankan bila Presiden Jokowi menargetkan penyederhanaan birokrasi sebagai Prioritas Keempat pembangunan lima tahun ke depan. Ekosistem politik dan ekosistem ekonomi sama – sama kondusif, namun bila perilaku dan sikap mental birokrasi tidak mendukung maka tetap saja prosedur investasi akan tetap panjang dan berbelit. Investasi di Indonesia tetap penuh dengan ketidakpastian dan sulit diprediksi. Hal itu tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan nilai – nilai efisiensi, efektivitas dan optimalisasi hasil.
Jelas, Presiden melihat salah satu persoalan pembangunan ada pada birokrasi. Birokrasi Indonesia memang memiliki karakter psiko kultural yang khas. Birokrasi Indonesia dibangun sesuai dengan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Mulai dari era kerajaan dimana birokrasi disebut dengan Abdi Dalem. Berlanjut di era kolonial Hindia Belanda dimana birokrasi disebut dengan istilah Priyayi. Kini di era NKRI birokrasi dinyatakan dengan istilah Abdi Negara (Kuntowijoyo. 2018).
Terdapat pertanyaan bahkan gugatan. Mengapa kultur birokrasi yang secara konseptual wajib melayani rakyat, namun terdapat kecenderungan sebaliknya. Justru realitasnya rakyat yang harus melayani birokrasi ? Sementara sang birokrasi sendiri memiliki perilaku paradoks. Justru melayani kekuasaan. Sebuah anomali perilaku yang sesungguhnya bisa dengan mudah ditemukan korelasinya berdasarkan aspek kesejarahan dan perkembangan kultur birokrasi di Indonesia. Dulu hingga sekarang.
Abdi Dalem, adalah pelayan raja dan keluarganya. Abdi Dalem hidup dari kemurahan sang raja. Pejah gesang nderek dumatheng Ratu. Karena itu bagi sang Abdi Dalem loyalitas kepada raja dan keluarganya adalah sesuatu yang mutlak. Tidak bisa ditawar. Demikian pula keberadaan dan peran sang Priyayi. Keberadaan mereka diangkat dan dimuliakan sebagai bagian dari kelas menengah dan elit dalam struktur sosial masyarakat negeri jajahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan segala previledge-nya. Sama dengan Abdi Dalem, Priyayi melayani Pemerintah Kolonial, bukan melayani rakyat. Bagaimana dengan Abdi Negara ? Meskipun secara konseptual dinyatakan merupakan organ negara (baca : Pemerintah) yang bersifat netral dan tugas utamanya melayani rakyat, namun dalam konteks politik makna negara identik dengan kekuasaan. Artinya, Abdi Negara secara de facto sesungguhnya masih mengabdi kepada kekuasaan. Benarkah ? Pertanyaan retorik yang reatif mudah ditebak jawabannya.
Pemaknaan atas historis kultural birokrasi dari masa ke masa, jelas menghasilkan kondisi psiko kultural birokrasi yang tidak atau belum berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat. Birokrasi selama ini juga identik dengan organisasi yang gemuk dengan kinerja lamban. Tidak mengherankan bila Jokowi memiliki komitmen untuk menyederhanakannya. Baik penyederhanaan eselonisasi maupun pengembangan jabatan fungsional atas dasar kompetensi dan keahlian. Harapannya agar lebih efisien dan efektif dengan kinerja yang lebih optimal. Value Abdi Dalem, Priyayi dan Abdi Negara memiliki kultur mengabdi pada atasan. Kesetiaan ke atas. Bukan mengabdi apalagi melayani masyarakat di akar rumput. Mentalitas itulah yang harus diubah Jokowi bila menginginkan seluruh prioritas pembangunan di periode kedua pemerintahannya ini berhasil.
Sekali lagi, Jokowi harus mampu merubah mentalitas dan perilaku seluruh jajaran birokrasi. Tentu di semua kementerian dan lembaga. Bukan hanya perubahan wajah yang bersifat fisik, namun yang tak kalah penting adalah sikap mental. Ya revolusi mental yang akan menyentuh pada perubahan tata nilai dan psiko kultural. Birokrasi ideal yang diharapkan Jokowi adalah birokrasi yang tidak bersifat feodal yang berwatak ABS. Melainkan birokrat yang senantiasa “blusukan” turun kebawah untuk menyerap aspirasi dan merasakan penderitaan rakyat. Berani mengambil terobosan yang akan mampu menyelesaikan persoalan rakyat. Dengan cara mempermudah pelayanan agar efektif dan optimal. Meningkatkan kondusivitas iklim investasi dan berusaha yang akan mampu membuka peluang usaha dan menyediakan lapangan kerja. Ujungnya akan bermuara pada upaya peningkatan daya saing masyarakat dan negara di kancah pertarungan global.
Jokowi menekankan agar kinerja birokrasi benar – benar nyata. Bukan sekedar menjalankan rutinitas aktivitas. Semata-mata bersifat administratif. Tak lebih hanya bersifat sending bukan delivery. Normatif tanpa memahami apakah aktivitasnya benar-benar mampu mewujudkan output pelayanan yang akan mendukung perubahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat luas.
Kini, masyarakat sepenuhnya menanti realisasinya. Hari ini, Rabu, 23 Oktober 2019 The All President’s Men telah diumumkan dan dilantik. Susunan kabinet Jokowi Jilid II yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Masyarakat sangat mendambakan seluruh anggota kabinet bisa berlaku pemimpin – negarawan yang profesional. Memiliki rekam jejak tidak tercela. Berjiwa petarung, serta siap dan berani mengambil resiko. Penuh daya kreatif dan inovatif dalam bentuk berbagai langkah terobosan yang tidak monoton. Senantiasa menghargai kemajemukan serta bisa bekerjasama dengan semua komponen bangsa guna mewujudkan hasil-hasil kerja yang nyata. Bukan wacana apalagi sekedar retorika.
Satu hal yang harus dipahami sekaligus dimaknai oleh semua pihak –utamanya para menteri kabinet Jokowi Jilid II- serta jajaran birokrasi adalah sinyal pesan pidato Jokowi yang mengandung ULTIMATUM. Bahwa Jokowi tidak akan memberi ampun bagi mereka yang tidak mengindahkan ancamannya. Ya, pidato saat pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019 – 2024 bisa dimaknai sebagai pintu masuk mewujudkan momentum ultimatum sang presiden di periode kedua kepemimpinannya.
Bagi sang Presiden, sudah tidak ada lagi beban (politik) pasca tercapainya konsensus dengan seluruh koalisi partai politik pendukung beserta seluruh elitnya. Konsekuensinya, apapun bisa dilakukan. Kepada siapapun dan dimanapun bila tidak memenuhi kinerja yang telah ditargetkan hanya ada satu tindakan Jokowi : tiada ampun. Siap – siap dicopot. Parameternya hanya satu. Demi kemajuan Indonesia beserta kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tanpa kecuali.
Selamat berkarya Pak Presiden. Selamat bekerja para menteri kabinet Indonesia maju. Seluruh rakyat menanti legacy terbaikmu untuk Ibu Pertiwi.***
