Artikel

DAMPAK PEMBENTUKAN SWF DAN LPI DI SEKTOR KEHUTANAN

Ada perkembangan penting dan menarik. Soal diskursus pembangunan infrastruktur di tanah air serta kehadiran lembaga investasi. Melansir CNBC Indonesia, Indonesia akan segera memiliki Sovereign Wealth Fund (SWF) dengan nama Indonesia Investment Authority (INA). Keputusan ini telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Keduanya merupakan turunan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai operasionalisasinya. Jenis SWF yang direncanakan Indonesia adalah untuk mengelola investasi. Sesuai prinsip ekonomi, tujuan dana ini untuk diinvestasikan agar mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Lalu, apa itu SWF dan LPI. Apa kewenangan, juga tugas dan tanggung jawabnya. Yang tak kalah penting, apa dampaknya terhadap perkembangan kinerja sektor kehutanan. Tampaknya, rimbawan perlu pula memperluas cakrawala pengetahuan dan kompetensinya. Atas instrumen fiskal dan finansial guna mendongkrak kinerja profesinya dalam pengelolaan sektor emas hijau alias sumberdaya hutan.

Meluruskan Dialektika

Indonesia kini boleh berbangga. Infrastruktur yang digenjot Pemerintah RI sejak beberapa tahun lalu mulai membuahkan hasil. Jalan Trans Sumatera dan Trans Jawa memangkas habis hambatan transportasi. Menjadi penanda meningkatnya mobilitas warga masyarakat. Pengembangan dan pembangunan bandara maupun pelabuhan kian memperkuat landasan konektivitas sosial ekonomi dan budaya seluruh wilayah NKRI. Diharapkan bukan hanya meningkatkan investasi, namun juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Persoalannya, pembangunan insfrastruktur juga memunculkan ekses. Terutama dialektika sumber pembiayaan. Seringkali disorot tajam masyarakat. Tak lain karena sumber pendanaan pembangunan beragam infrastruktur di atas didominasi mekanisme utang. Utang memang tak selalu buruk. Namun tanpa penyiapan konsep yang jelas dan holistik sebagai konstruksi pikir, dialektika utang bisa kontra produktif tersebab sesat pikir. Banyak yang tidak paham substansi sehingga cenderung “nyinyir”.

Berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menjadi sebuah jawaban. Menjelma menjadi opsi sekaligus melengkapi skema pembiayaan infrastruktur baru di tanah air. Hadirnya Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia ini diharapkan skema pembiayaan melalui utang berkurang. Sebuah situasi –sekali lagi- yang belakangan menimbulkan banyak ungkapan semu gundah gulana. Berkembang liar tak terkendali menjadi kecemasan masyarakat luas. Menjelma menjadi dialektika panas yang -bila tidak diluruskan- bisa menjadi bengkok. Salah arah.

Bagaimanapun, diskursus soal utang negara ini menjadi perhatian khusus dan serius Pemerintah. Sebagaimana ungkapan Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara (SUN), Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu). Bahwa concern masyarakat terkait ketergantungan atau cukup besarnya investasi dalam pembangunan infrastruktur menggunakan instrumen utang harus menjadi perhatian bersama. Menjadi ungkapan kritis yang harus direspon konstruktif. Apalagi sesungguhnya negara memiliki opsi lain. Yang sesungguhnya tak kalah efektif dan produktif.

Lebih jauh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Funds (SWF) memiliki mandat yang pasti dan sangat jelas. Terang benderang. Demi mengoptimalkan dan memelihara aset negara. Mantan petinggi Bank Dunia itu melanjutkan bahwa lahirnya Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment AUthority (INA) -yang disebut sebagai SWF di Indonesia- melengkapi berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Khususnya mandat mengoptimalkan dan memelihara aset negara. Ungkapan itu disampaikan di berbagai forum dan kesempatan sebagai wujud penjelasan sekaligus klarifikasi atas berbagai isu terkait utang Pemerintah RI.

Tidak hanya sampai disitu. Salah satu Menteri Keuangan terbaik dunia itu mengatakan, Pemerintah menggunakan instrumen Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai salah satu wadah kolaborasi melanjutkan pembangunan melalui ekuitas. Selain itu, LPI juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi eksposur utang. Menjadi salah satu upaya Pemerintah RI guna terus meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Termasuk memberikan pilihan kepada para investor berinvestasi di Indonesia. Khususnya sebagai pilihan dan peluang pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Apa yang disampaikan Pemerintah melalui pembantu presiden di bidangnya masing-masing , memang sangat penting. Bahkan telah sejak lama dinanti warga masyarakat. Tersebab sangat penting menjelaskan situasi dan kondisi obyektif. Sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran yang berujung dominasi “hoaks”. Jelas, penting memahami apa itu sovereign wealth fund (SWF). Mulai pengertian, kewenangan, hingga implikasinya terhadap pembangunan.

Mengutip Investopedia, SWF adalah badan milik negara yang tugasnya mengelola dana investasi. Dibentuknya badan pengelola ini tentu bertujuan untuk kebaikan perekonomian negara dan juga warganya. Pada dasarnya, SWF mirip seperti venture capital. Sumber dana SWF cukup bermacam-macam, tetapi pada umumnya dari cadangan surplus negara. Selain itu, SWF juga mengelola cadangan devisa bank sentral, dana akumulasi surplus perdagangan dan surplus anggaran. Maupun dana hasil privatisasi. Termasuk juga pemasukan negara dari ekspor. Dan, tentu saja masih banyak lagi.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut SWF adalah kendaraan finansial yang akan digunakan negara untuk mengatur dana publik. Melalui investasi yang dilakukan SWF terhadap dana milik negara tersebut, diharapkan ada stabilisasi ekonomi. Fungsi SWF lainnya melakukan diversifikasi ekonomi. Jika sebelumnya hanya mengandalkan ekspor berupa komoditas tak terbarukan, sekarang dan ke depan bisa lebih tinggi lagi nilainya. Tepatnya dengan ekspor manufaktur dan jasa.

Dampak Di Sektor Kehutanan

Penting dan mendesak membahas aspek-aspek SWF dari akumulasi (1) suplus perdagangan, (2) pemasukan negara, maupun (3) ekspor manufaktur dan jasa. Secara lebih khusus tentu yang berasal dari sektor kehutanan. Inti ketiga elemen di atas adalah perdagangan hasil hutan. Berdasarkan elemen terakhir ditunjukkan bahwa ekspor dimaksud adalah ekspor manufaktur atau barang-barang produksi pabrik. Bukan ekspor bahan baku dan komponen untuk manufakturing lanjut. Dengan kata lain pembentukan SWF berdasar peraturan pemerintah (PP) ini sama dengan menugaskan sektor kehutanan meningkatkan barang-barang konsumen (consumer goods). Sebaliknya, menghentikan ekspor bahan baku atau bahan mentah. Semisal kayu bulat alias logs.

Pada sisi lain, PP tentang LPI atau SWP ini dapat membentuk sosio kultural baru masyarakat. Tak lain kultur atau budaya manufacturing dan budaya ekspor. Bila pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta kebijakan pemerintah -termasuk pelayanan administrasi publik- dapat disinergikan ke arah itu, PP ini akan cepat dan efektif mengubah masyarakat. Yang semula berkultur sedentary menuju masyarakat berkultur manufacturing dan ekspor. Sebuah terobosan mimpi yang -di era Orde Baru- disebut era Tinggal Landas. Indonesia akan tegak berdiri setara dengan negara-negara modern dan industri maju. Sesuai cita-cita para Bapak Bangsa tatkala memprokalmirkan kemerdekaan Indonesia.

Dari angka-angka ekspor BPS dapat dilihat berbagai komoditas utama berbahan baku hasil hutan. Baik kayu maupun HHBK. Pembangunan masyarakat manufacturing juga menghasilkan kompleksitas perubahan lingkungan strategis. Dinamis tersebab mendorong kebijakan industri, kebijakan alih teknologi dan manajemen. Tak ketinggalan pula kebijakan pengembangan teknologi domestik. Aktualisasi konstruksi pikir inilah yang –jujur- sering membuat “gagal paham” bagi sebagian elit dan warga masyarakat sebagai revolusi mental. Mengembalikan martabat NKRI di kancah percaturan global.

Bukan hanya teknologi dan sistem manajemen kehutanan, melainkan seluruh sektor kehidupan masyarakat. Karena sektor kehutanan bergantung pula pada sektor lain. Begitupun sebaliknya, sektor lain banyak yang hanya bisa hidup dan berkembang atas kemurahan hati sektor kehutanan untuk menerima dan berbagi. Betapa tidak. Wilayah Indonesia kurang lebih 70 persennya terdiri kawasan hutan. Jelas, dari pemahaman yang sangat terbatas saja, PP ini akan mampu mengembangkan masyarakat manufaturing dan ekspor. Membutuhkan kebijakan-kebijakan konstruktif, program riil dan konkrit sekaligus reformasi birokrasi di berbagai sektor ekonomi.

Dalam konteks sektor kehutanan, pemahaman ini dapat membawa kepada kerja-kerja rehabilitasi hutan atau afforestasi. Sebagai upaya penghutanan kembali hutan-hutan terbakar dan hutan-hutan yang ditinggalkan begitu saja yang akhirnya berubah menjadi common property. Open access dan dianggap tak bertuan. Juga kawasan hutan rusak oleh berbagai sebab lain. Sekali lagi peluang kerja-kerja rehabilitasi dan reforestasi secara besar-besaran dalam skala ekonomi. Menerapkan teknologi dan sistem manajemen terkini. Semua kegiatan ini memerlukan manusia akrab teknologi dan akrab manajemen modern. Manusia – manusia canggih hasil didikan sistem pendidikan beriorentasi pada masyarakat manufacturing dan ekspor.

Akhirnya, globalisasi dengan seluruh sistem tata nilainya menuntut kesetaraan dalam kompetisi bebas. Ketat dan tanpa ampun. Yang tidak siap menjadi pecundang dan tergulung. Dipastikan menjelma menjadi bangsa pemulung. Negeri konsumen dan bukan negeri produsen. Karenanya akan selalu dijajah secara ekonomi, sosial dan kultural. Dieksploitasi sumberdaya alamnya, untuk kemudian dijadikan sebagai pasar produk-produk negara-negara industri. Sudah pasti ironis. Lihat negeri Jepang atau Korea yang kini menjadi negara produsen kelas dunia. Miskin sumberdaya alam namun kaya teknologi maju didukung mentalitas dan etos kerja seluruh rakyatnya.

Semua sungguh berharap. Dengan kebijakan dan program Pemerintah RI, jelas Indonesia sedang menuju masyakarat manufacturing dan ekspor. Kebijakan SWF diharapkan meningkatkan akselerasi dan kecepatan perubahan tersebut. Salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat produsen produk unggul dan komoditas berkualitas –komunitas manufacturing- dan ekspor ini adalah mondifikasi pendidikan dan pelatihan ketrampilan. Dengan kata lain, kebijakan sebagaimana tertuang dalam kedua PP di atas akan mampu mengubah sepenuhnya landasan berpikir dan bertindak manusia Indoensia menjadi lebih modern dan produktif. Semoga ***

Tags
Show More

Dr. Untung Iskandar

Rimbawan Praktisi dan Pemerhati Kehutanan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close